GANESA: Putusan Mahkamah Konstitusi Membuka Ruang Demokrasi Lebih Luas, Memperkuat Kesetaraan Partai Politik, dan Mendorong Pilihan Kepemimpinan Nasional yang Lebih Beragam.
JAKARTA, GANESA.CO.ID – Sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan ambang batas pencalonan atau presidential threshold melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.
Putusan yang dibacakan pada 2 Januari 2025 tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam sejarah demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. MK menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sebelumnya, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan dihapusnya ketentuan tersebut, seluruh partai politik peserta Pemilu memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon tanpa dibatasi persentase perolehan kursi DPR maupun suara sah nasional.
Bagi GIBRAN SATRIA NUSANTARA (GANESA), perubahan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat demokrasi yang lebih inklusif, memberikan ruang kompetisi politik yang lebih terbuka, serta menghadirkan kesempatan lebih luas bagi lahirnya alternatif kepemimpinan nasional.
1. KAPAN AMBANG BATAS 0 PERSEN MULAI BERLAKU?
Secara hukum, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 2 Januari 2025.
Artinya, penghapusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu bukan sekadar wacana politik atau rencana perubahan undang-undang, melainkan telah menjadi konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun, penerapan praktisnya dalam kontestasi pemilihan Presiden berikutnya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2029, karena tahapan Pilpres 2024 telah selesai sebelum putusan tersebut dibacakan.
Dengan demikian, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2029 menjadi momentum pertama setelah putusan tersebut untuk menerapkan sistem pencalonan tanpa ambang batas persentase kursi DPR maupun suara nasional sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 222.
Perlu dipahami bahwa yang dihapus adalah persyaratan ambang batas pencalonan, bukan seluruh mekanisme dan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
2. APA MAKNA AMBANG BATAS 0 PERSEN BAGI PARTAI POLITIK?
Sebelum putusan MK, partai politik yang tidak memiliki dukungan kursi atau suara sesuai ketentuan Pasal 222 tidak dapat secara mandiri mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Kondisi tersebut membuat pembentukan koalisi politik kerap dipengaruhi kebutuhan memenuhi ambang batas pencalonan.
Setelah putusan MK, seluruh partai politik peserta Pemilu memperoleh hak konstitusional yang setara untuk mengusulkan pasangan calon.
Perubahan ini membawa sejumlah implikasi penting.
Pertama, kesetaraan hak politik.
Partai politik peserta Pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan nasional.
Kedua, pilihan masyarakat semakin terbuka.
Masyarakat berpeluang mendapatkan alternatif pasangan calon yang lebih beragam sesuai aspirasi dan preferensi politik masing-masing.
Ketiga, koalisi politik dapat lebih berorientasi pada kesamaan gagasan.
Kerja sama antarpartai diharapkan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan memenuhi persentase pencalonan, tetapi juga mempertimbangkan kesamaan visi, misi, dan program pembangunan.
Keempat, persaingan politik semakin menekankan kualitas kandidat.
Rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan menyampaikan program yang realistis menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
3. LIMA PEDOMAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENATAAN PENCALONAN PRESIDEN
Meskipun menghapus ambang batas pencalonan, Mahkamah Konstitusi juga memberikan pedoman kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering).
Pedoman ini bertujuan menjaga agar sistem pencalonan tetap demokratis, mencegah dominasi politik, serta menghindari terbatasnya pilihan masyarakat akibat desain pencalonan yang tidak proporsional.
Berikut lima pedoman penting tersebut.
1. Seluruh partai politik peserta Pemilu berhak mengusulkan pasangan calon.
Setiap partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Hak tersebut tidak boleh dibatasi hanya kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPR.
2. Tidak menggunakan persentase kursi DPR atau suara nasional sebagai syarat pengusulan.
Pengusulan pasangan calon tidak lagi didasarkan pada persentase perolehan kursi DPR maupun suara sah nasional sebagaimana ketentuan lama dalam Pasal 222 UU Pemilu.
Prinsip ini menjadi dasar penghapusan sistem ambang batas pencalonan Presiden.
3. Koalisi partai politik tidak boleh menciptakan dominasi yang membatasi pilihan rakyat.
Partai politik tetap diperbolehkan membentuk gabungan untuk mengusulkan pasangan calon.
Namun, penggabungan tersebut tidak boleh menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu sehingga jumlah alternatif pasangan calon menjadi terbatas dan hak pemilih untuk memperoleh pilihan yang beragam terhambat.
4. Partai politik yang tidak mengusulkan pasangan calon dapat dikenai sanksi.
Mahkamah memberikan pedoman bahwa partai politik peserta Pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pemilu periode berikutnya.
Ketentuan teknis penerapan sanksi tersebut perlu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Revisi UU Pemilu harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
Perumusan rekayasa konstitusional, termasuk perubahan UU Pemilu, harus melibatkan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan Pemilu.
Keterlibatan tersebut juga mencakup partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR.
Prinsip ini dikenal sebagai meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.
Kelima pedoman tersebut merupakan arah penataan sistem pencalonan yang disampaikan MK kepada pembentuk undang-undang, bukan lima persyaratan administratif individu bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
4. APAKAH CALON INDEPENDEN DAPAT MAJU DENGAN SISTEM 0 PERSEN?
Pertanyaan ini penting untuk diluruskan agar masyarakat tidak salah memahami makna penghapusan presidential threshold.
Ambang batas 0 persen bukan berarti setiap warga negara dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden secara perseorangan tanpa dukungan partai politik.
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tetap mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu.
Dengan demikian, jalur pengusulan melalui partai politik atau gabungan partai politik tetap menjadi ketentuan konstitusional.
Penghapusan ambang batas hanya menghilangkan persyaratan persentase kursi DPR dan suara nasional sebagai dasar pengusulan.
5. APA SAJA SYARAT INDIVIDU CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN?
Penghapusan presidential threshold tidak menghapus persyaratan individu bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut tetap mengacu pada Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Beberapa persyaratan pokok meliputi:
- Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya.
- Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- Memiliki pasangan suami atau istri yang berstatus WNI.
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
- Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
- Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- Memenuhi ketentuan mengenai rekam jejak hukum, integritas, dan persyaratan administratif.
- Melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- Menyampaikan visi, misi, dan program dalam pencalonan.
Dengan demikian, sistem pencalonan tanpa ambang batas tidak menghilangkan kewajiban untuk menghadirkan kandidat yang memenuhi persyaratan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.
6. REVISI UU PEMILU: DPR DAN PEMERINTAH MEMILIKI PERAN PENTING
Setelah Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, pembentuk undang-undang memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan pengaturan teknis pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Pembahasan revisi UU Pemilu menjadi salah satu instrumen penting untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
Hingga 22 November 2026, pembahasan revisi UU Pemilu masih berlangsung di DPR RI. Berbagai isu kepemiluan, termasuk desain pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, masih menjadi bagian dari pembahasan dan pengkajian.
DPR juga menekankan pentingnya menghimpun masukan akademisi dan berbagai pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum dan pertimbangan yang kuat.
GANESA memandang bahwa proses revisi tersebut perlu mengedepankan transparansi, keterbukaan, serta partisipasi masyarakat.
Kepastian hukum menjadi kebutuhan penting agar seluruh peserta Pemilu, penyelenggara, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pencalonan pada Pemilu 2029.
7. PERSPEKTIF GANESA: DEMOKRASI TERBUKA DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN NASIONAL
Sebagai organisasi pendukung Gibran Rakabuming Raka, GIBRAN SATRIA NUSANTARA (GANESA) memandang penghapusan presidential threshold sebagai perkembangan yang memberikan ruang lebih luas bagi demokrasi Indonesia.
Kesempatan yang lebih setara bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon dapat memperkaya pilihan masyarakat dan membuka ruang bagi berbagai figur potensial untuk berkompetisi secara konstitusional.
Bagi GANESA, regenerasi kepemimpinan nasional juga merupakan bagian penting dalam menyiapkan masa depan Indonesia.
Generasi muda tidak hanya perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi sebagai pemilih, tetapi juga didorong untuk meningkatkan kapasitas, pengalaman, integritas, dan kontribusinya dalam pembangunan bangsa.
Kehadiran Gibran Rakabuming Raka dalam kepemimpinan nasional menjadi salah satu gambaran keterlibatan generasi muda dalam proses pemerintahan Indonesia.
GANESA meyakini bahwa kepemimpinan harus dinilai melalui kapasitas, gagasan, rekam jejak, integritas, serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dukungan politik terhadap seorang figur juga harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap konstitusi dan mekanisme demokrasi.
Karena itu, perubahan sistem pencalonan ini perlu disikapi sebagai kesempatan memperkuat kualitas demokrasi, bukan sebagai jaminan pencalonan bagi individu atau kelompok politik tertentu.
PENUTUP: AMBANG BATAS 0 PERSEN, MOMENTUM MEMPERKUAT KEDAULATAN RAKYAT
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah memberikan arah baru dalam sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Penghapusan ambang batas pencalonan membuka kesempatan yang lebih setara bagi partai politik peserta Pemilu, sementara lima pedoman MK menjadi rambu-rambu penting dalam menyusun sistem pencalonan yang demokratis dan tidak didominasi kelompok tertentu.
Bagi GANESA, perubahan ini merupakan momentum untuk memperkuat pendidikan politik masyarakat, mendorong regenerasi kepemimpinan, dan membangun kompetisi politik yang sehat.
Masyarakat perlu memahami bahwa demokrasi yang berkualitas bukan hanya ditentukan oleh banyaknya pasangan calon, tetapi juga oleh kualitas kandidat, kejelasan program, integritas, serta penghormatan terhadap hukum.
GANESA percaya bahwa masa depan demokrasi Indonesia harus dibangun melalui kesetaraan kesempatan, partisipasi rakyat, dan kepemimpinan yang memiliki kapasitas serta tanggung jawab kebangsaan.
MEDIA CENTER GIBRAN SATRIA NUSANTARA (GANESA)
Penulis : HUMAS GANESA
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center GIBRAN SATRIA NUSANTARA
Email : gibransatrianusantara@gmail.com
Phone/WA : +62 8567058055
Website : www.ganesa.co.id
REFERENSI HUKUM DAN SUMBER INFORMASI
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Pemilu.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 6A ayat (2).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- Perkembangan pembahasan revisi UU Pemilu di DPR RI, November 2026.
Catatan redaksi: Artikel ini merupakan publikasi edukasi dan pandangan organisasi GANESA. Penjelasan mengenai pedoman MK dibedakan dari persyaratan administratif pencalonan. Pelaksanaan teknis tetap mengikuti putusan MK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.













