GANESA: Perubahan Regulasi Pemilu Membuka Ruang Demokrasi yang Lebih Inklusif dan Kesempatan Regenerasi Kepemimpinan Nasional
JAKARTA, GANESA.CO.ID – Peta politik Indonesia menuju Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2029 berpotensi menghadapi dinamika baru menyusul perubahan mendasar dalam sistem hukum kepemiluan. Dua perkembangan penting yang menjadi perhatian publik adalah penghapusan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) serta perubahan pemaknaan terhadap persyaratan usia kandidat melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Perubahan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sistem pencalonan yang sebelumnya mensyaratkan dukungan berdasarkan persentase kursi DPR atau suara nasional kini mengalami perubahan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Di sisi lain, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan pemaknaan baru terhadap persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Bagi GIBRAN SATRIA NUSANTARA (GANESA), kedua perkembangan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat demokrasi, membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas, serta mendorong regenerasi kepemimpinan nasional.
Sebagai organisasi pendukung Gibran Rakabuming Raka, GANESA memandang bahwa keterlibatan generasi muda dalam kepemimpinan nasional merupakan bagian dari proses pembaruan demokrasi yang patut memperoleh ruang secara konstitusional.
1. PRESIDENTIAL THRESHOLD DIHAPUS: BABAK BARU KESETARAAN HAK POLITIK PARTAI
Salah satu perubahan paling fundamental dalam sistem pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.
Putusan yang dibacakan pada 2 Januari 2025 tersebut menyatakan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sebelum putusan tersebut, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki sekurang-kurangnya:
- 20 persen kursi DPR; atau
- 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelumnya.
Persyaratan tersebut menjadi dasar ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Setelah putusan MK, ketentuan ambang batas berdasarkan persentase kursi maupun suara nasional tersebut tidak lagi berlaku.
Konsekuensinya, seluruh partai politik peserta Pemilu memiliki hak konstitusional yang sama untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Apa dampaknya bagi demokrasi Indonesia?
Pertama, terbukanya kesempatan politik yang lebih setara bagi partai politik peserta Pemilu.
Kedua, semakin luasnya ruang bagi munculnya alternatif kepemimpinan nasional.
Ketiga, masyarakat berpotensi memperoleh pilihan politik yang lebih beragam dalam menentukan pemimpin bangsa.
Keempat, kompetisi politik dapat lebih berorientasi pada kualitas gagasan, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, dan program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat.
GANESA menilai penghapusan presidential threshold sebagai perkembangan penting dalam memperluas ruang demokrasi. Namun, keterbukaan pencalonan juga harus diikuti pengaturan teknis yang adil, transparan, dan tetap menjaga efektivitas sistem presidensial.
Perlu dipahami, penghapusan ambang batas tidak berarti setiap individu dapat mendaftarkan diri secara perseorangan sebagai calon Presiden. Pasangan calon tetap harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
2. PERUBAHAN SYARAT USIA: PENGALAMAN KEPEMIMPINAN MENJADI PERTIMBANGAN
Selain penghapusan ambang batas pencalonan, perubahan penting lainnya berkaitan dengan persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian dimaknai ulang melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan bahwa persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden adalah:
Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Artinya, seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat memenuhi persyaratan usia apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum.
Jabatan tersebut mencakup jabatan publik yang dipilih melalui mekanisme Pemilu, termasuk kepala daerah melalui Pilkada.
Putusan ini memberikan pemaknaan alternatif terhadap persyaratan usia, bukan menghapus seluruh ketentuan usia minimal 40 tahun.
Dalam perspektif demokrasi, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman kepemimpinan yang diperoleh melalui proses pemilihan rakyat juga menjadi salah satu pertimbangan dalam persyaratan pencalonan.
Bagi GANESA, perkembangan ini menjadi bagian penting dalam pembahasan regenerasi kepemimpinan nasional.
Generasi muda yang memiliki kapasitas, pengalaman, integritas, dan legitimasi demokratis perlu memperoleh kesempatan untuk berkontribusi dalam pemerintahan sesuai ketentuan konstitusi.
3. GENERASI MUDA DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN NASIONAL
Indonesia memiliki potensi besar dari sumber daya manusia generasi muda. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari kelompok pemilih, tetapi juga memiliki peluang untuk mengambil peran dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan publik.
Dalam pandangan GANESA, regenerasi kepemimpinan bukan semata-mata persoalan memberikan kesempatan kepada seseorang berdasarkan usianya.
Regenerasi harus dipahami sebagai proses menghadirkan pemimpin dengan kemampuan menjawab tantangan zaman, memahami perkembangan teknologi, memiliki wawasan kebangsaan, serta mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.
Kehadiran Gibran Rakabuming Raka dalam kepemimpinan nasional menjadi salah satu contoh nyata keterlibatan generasi muda dalam pemerintahan.
GANESA sebagai organisasi pendukung Gibran melihat bahwa partisipasi generasi muda dalam kepemimpinan nasional patut didorong melalui pendidikan politik, penguatan kapasitas, dan kesempatan berkompetisi secara demokratis.
Dukungan terhadap regenerasi kepemimpinan juga harus disertai evaluasi yang objektif terhadap kinerja, integritas, kemampuan, serta tanggung jawab seorang pejabat publik.
Dengan demikian, regenerasi tidak berhenti pada simbol usia muda, melainkan diwujudkan melalui kualitas kepemimpinan dan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.
4. SYARAT LAIN YANG WAJIB DIPENUHI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Meskipun persyaratan usia telah memperoleh pemaknaan baru, setiap bakal calon Presiden dan Wakil Presiden tetap wajib memenuhi persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu.
Beberapa persyaratan pokok tersebut meliputi:
A. Kewarganegaraan dan komitmen kebangsaan
- Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya.
- Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
- Memiliki pasangan suami atau istri yang berstatus WNI.
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Pendidikan dan kesehatan
- Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
- Mampu secara jasmani dan rohani menjalankan tugas sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
- Bebas dari penyalahgunaan narkotika.
C. Integritas dan rekam jejak hukum
- Tidak pernah mengkhianati negara.
- Tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- Memenuhi ketentuan hukum terkait riwayat pidana.
- Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- Tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara.
D. Administrasi dan persyaratan kepemiluan
- Melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- Terdaftar sebagai pemilih.
- Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
- Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.
- Memenuhi ketentuan mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- Menyampaikan visi, misi, dan program dalam pencalonan.
Seluruh persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi pencalonan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
5. REVISI UU PEMILU: MENUNGGU KEPASTIAN ATURAN TEKNIS
Penghapusan presidential threshold membawa konsekuensi terhadap desain penyelenggaraan Pemilu ke depan.
Pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa mekanisme pencalonan yang baru dapat berjalan secara demokratis, memberikan kesempatan yang setara, serta tetap menjaga stabilitas sistem presidensial.
Pembahasan revisi UU Pemilu menjadi salah satu ruang penting untuk merumuskan pengaturan tersebut.
Pada 22 September 2026, DPR RI melalui pemberitaan resminya menyampaikan bahwa berbagai gagasan mengenai ambang batas dan mekanisme pencalonan Presiden masih berada dalam tahap pembicaraan dan belum menjadi keputusan final.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berlaku, wacana perubahan regulasi, dan ketentuan baru yang nantinya ditetapkan melalui proses legislasi.
GANESA berpandangan bahwa setiap pembaruan regulasi Pemilu harus mengutamakan kepentingan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Aturan teknis tidak boleh menjadi instrumen untuk membatasi kesempatan politik secara tidak proporsional. Sebaliknya, regulasi harus mampu menghadirkan kompetisi yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. MENUJU 2029: GANESA MENDORONG DEMOKRASI TERBUKA DAN KEPEMIMPINAN BERKUALITAS
Dinamika perubahan aturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memberikan pelajaran bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang melalui mekanisme konstitusional.
Penghapusan presidential threshold membuka ruang kesetaraan hak pengusulan bagi partai politik peserta Pemilu. Sementara itu, pemaknaan baru terhadap persyaratan usia memperlihatkan adanya alternatif persyaratan berdasarkan pengalaman jabatan yang diperoleh melalui pemilihan rakyat.
Kedua perkembangan tersebut menjadi landasan penting dalam diskusi mengenai masa depan kepemimpinan nasional.
Sebagai organisasi pendukung Gibran Rakabuming Raka, GANESA menilai bahwa kesempatan generasi muda untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan nasional merupakan bagian dari proses regenerasi yang patut dihargai.
Namun, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai siapa yang memiliki kesempatan untuk maju. Demokrasi juga berbicara mengenai bagaimana masyarakat memperoleh informasi yang benar, bagaimana kandidat mempertanggungjawabkan gagasannya, serta bagaimana seluruh proses berjalan sesuai konstitusi.
Oleh sebab itu, GANESA mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi politik, memahami regulasi Pemilu, serta membangun diskusi publik yang sehat dan bertanggung jawab.
PENUTUP
Perubahan regulasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia menuju sistem politik yang semakin terbuka.
Bagi GANESA, regenerasi kepemimpinan nasional harus menjadi agenda bersama. Generasi muda perlu memperoleh ruang untuk berkontribusi, sementara setiap calon pemimpin tetap harus membuktikan kapasitas, integritas, pengalaman, dan tanggung jawabnya kepada rakyat.
Demokrasi yang kuat bukan hanya memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk berkompetisi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kompetisi berlangsung berdasarkan aturan yang adil dan konstitusional.
GANESA: Mengawal Demokrasi, Mendorong Regenerasi, dan Mendukung Kepemimpinan Nasional yang Berintegritas.
MEDIA CENTER GIBRAN SATRIA NUSANTARA (GANESA)
Penulis: HUMAS GANESA
Kategori: Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak: Media Center GIBRAN SATRIA NUSANTARA
Email: gibransatrianusantara@gmail.com
Phone/WhatsApp: +62 8567058055
Website: www.ganesa.co.id
REFERENSI HUKUM
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Pemilu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023.
- Pemberitaan resmi DPR RI mengenai perkembangan pembahasan revisi UU Pemilu, 22 September 2026.
Catatan redaksi: Artikel ini merupakan publikasi edukasi dan pandangan organisasi GANESA. Penentuan kelayakan calon serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tetap menjadi kewenangan penyelenggara Pemilu berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.













